Psikodigital: Medsos dan Perang Opini

KNPISINJAI.OR.ID – Demokrasi itu adalah tentang mengelola pikiran, kakinya adalah kesementaraan opini rakyat. Reputasi seorang pemimpin dichallenge setiap saat melalui opini. Kata salah seorang politisi yang pernah dijuluki ‘Singa Senayan’.   

Memang opini itu adalah Queen of the world, ratu dunia, menurut Jean Jacques Rousseau, salah seorang tokoh yang juga dikenal dengan teori kontrak sosialnya (meskipun dalam literatur disebutkan bahwa pemikir politik Islam, Al-Mawardi telah mengemukakan teori kontraknya pada abad XI, sedangkan di Eropa teori kontrak sosial baru muncul untuk pertama kalinya pada abad XVI).

Dinamika opini publik sangat strategis dalam menjaga stabilitas politik. Bagi pemerintah, opini publik perlu dikendalikan untuk menjaga citranya yang positif, jika perlu ‘memainkan’ isu bahkan melakukan ‘manipulasi’ demi menciptakan opini yang baik di masyarakat. Hal ini telah dipraktikkan penguasa sejak zaman dahulu, peristiwa dipenjarakannya Nabi Yusuf ‘alaihissalam adalah contoh ‘kepentingan’ rezim untuk menjaga opini publik. Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara dengan isu bahwa Yusuflah yang telah menggoda istri* sang Menteri (al-Aziz), meskipun pada kenyataannya dalam Surah Yusuf istri al-Azizlah yang menggoda Nabi Yusuf. Memenjarakan Yusuf adalah rekayasa rezim untuk menjaga opini positif demi marwah istana. Karena itulah, ketika Yusuf akan dibebaskan, Ia meminta agar namanya dibersihkan terlebih dahulu (bahwa dirinya tidaklah seperti yang dituduhkan sebelumnya).

Tentang opini, hak atas kebebasan pikiran serta menyatakan pendapat dianggap sebagai hak asasi manusia. Hal tersebut termuat dalam Universal Declaration of Human Rights Pasal 18 dan 19. Pada Pasal 19 bahkan menjamin orang untuk bebas memiliki pendapat tanpa mendapatkan gangguan atas pendapatnya itu.

Di era digital, orang semakin agresif mengekspresikan pikiran dan pendapatnya, karena fitur-fitur teknologi informasi dengan konektivitas tinggi menyediakan ruang untuk mengartikulasikan isi kepala/ pikiran, nyaris sebebas-bebasnya.      

Era digital memang masa depan manusia. Dalam Homo Deus, Harari menyebut manusia tidak lebih unggul dibanding binatang jika bukan karena kemampuannya mengubah pengalamannya menjadi data, mengunggahnya secara daring dan memperkaya sistem pemrosesan global. Bukan lagi semata-mata tentang tren, tapi masalah survivalitas. Nilai manusia terletak pada pengubahan pengalaman menjadi data yang bebas mengalir.

Apa yang ditulis Harari nampaknya semakin nyata hari ini. Eksistensi manusia seperti sangat ditentukan melalui media sosial. Hampir segala aktivitas manusia direkam dan dipublikasian untuk menunjukkan survivalitas. Seakan-akan yang nyata saat ini adalah dunia maya.

Di alam demokrasi, benar bahwa media sosial kini telah menjadi pilar kelima. Dalam politik berbasis kekuatan elektoral, media sosial telah banyak ‘bicara’. Dalam berbagai even demokrasi, media sosial menjadi primadona baru untuk memengaruhi preferensi pemilih, mengingat jumlah pengguna yang semakin besar dan menjangkau semua kalangan. Tren visualisasi terkini menjadikan medsos sebagai mesin kampanye kreatif yang masif menyasar para netizen. Mulai dari kemenangan Obama di Amerika Serikat, Jokowi-Ahok di Jakarta, hingga revolusi Timur Tengah dianggap sebagai ‘buah’ dari kekuatan social media. Kunci kesuksesan Obama di media sosial berkat bergabungnya mantan direktur Facebook, Chris Hughes dalam tim kampanye sehingga disebut sebagai “bocah yang membuat Obama menjadi presiden”, yang oleh Obama disebut “my internet man”. Pilgub di Jakarta, Jokowi-Ahok dianggap berhasil memacu sentimen positif di media sosial melalui JASMEVnya. Melalui media sosial, berbagai peristiwa dan kritik juga dengan cepat tersebar mengundang simpati hingga dapat berujung pada gerakan massa. Social Media Politica, buku Anwar Abugaza adalah salah satu referensi yang menarik ‘bercerita’ tentang gerak massa tanpa lembaga ini.

Dalam hal media sosial menjadi alat propaganda oleh pemerintah maupun partai politik dalam memanipulasi opini publik, tahun 2019 sebuah riset Computational Propaganda Research Project oleh Oxford Internet Institute melaporkan adanya kampanye manipulasi media sosial terorganisir yang telah terjadi di 70 negara. Dalam publikasi tersebut dilaporkan bahwa propaganda komputasi digunakan sebagai alat kontrol informasi untuk menekan hak asasi manusia, mendiskreditkan lawan politik, dan meredam perbedaan pendapat. Di setiap negara, setidaknya ada satu partai politik atau lembaga pemerintah yang menggunakan media sosial untuk membentuk sikap publik. Hasil riset ini mudah didapatkan dengan googling.

Kehadiran Buzzer, Influencer dan Cyber Troops dalam jagat net adalah bukti era perang opini berbasis biner.         

Kini, hampir semua lapisan masyarakat telah merasakan penetrasi media sosial. Gaya komunikasi berbasis layar menjadi budaya baru dalam berinteraksi, menjalin hubungan dan mengekspresikan pikiran. Dalam dialektika publik, kondisi seperti ini menjadikan orang-orang bebas mewacanakan apa saja. Orang-orang tiba-tiba berubah seakan menjadi para pakar, semua topik ditanggapi dan dikomentari layaknya pengamat yang menguasai bidang ilmunya secara mumpuni.

Media sosial menjadi arena perdebatan para netizen, tak ayal menjadi panggung emosionalisme. Ruang diskusi ala medsos ini tak bisa dibiarkan menjadi referensi utama sebagai model perdebatan. Mereka yang secara diametral aktif dan ‘ngotot’ berdebat di medsos, harus disediakan medan diskusi lebih dari sekadar menghadapi layar. Psikologi screen tentu berbeda dibanding head to head secara langsung. Oleh karena itu, apabila sebuah topik menjadi hot issue yang mengundang perdebatan sengit netizen, semestinya sebuah komunitas atau lembaga resmi dapat memoderasi mereka untuk bertemu langsung berdiskusi secara ilmiah, terbuka dan disaksikan oleh publik baik langsung maupun disiarkan melalui media. Dengan demikian mereka dapat berdebat dengan jentelmen, tidak hanya garang di depan smartphone. Kualitas dan penguasaan ilmu seseorang juga akan ‘kelihatan’ karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan searching kemana-mana demi mencari bantahan. Dialog seperti inilah yang seharusnya lebih dibudayakan ketimbang membiarkan model diskusi diambil sepenuhnya oleh social media.

Ulil Abshar Abdalla pernah menceritakan dalam bukunya Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam tentang pengalaman di kampusnya, Universitas Boston, perihal debat yang digelar dengan isu yang saat itu ramai diperdebatkan di Amerika, yaitu intelligent design (ID). Ulil menulis bahwa debat itu dipimpin oleh seorang wasit yang memakai toga lengkap seperti seorang hakim dalam sidang pengadilan, dan salah satu aturan yang menurutnya menarik dalam debat tersebut adalah pengunjung tidak diperbolehkan melontarkan ejekan atau cibiran. Mungkin ini bisa diadaptasi.

Iklim diskusi terbuka seperti ini harus didukung oleh watak dan perilaku dialog masyarakat yang sudah  memiliki mental discourse yang stabil, agar diskusi-diskusi ilmiah bukan hanya menjadi pentas menang-menangan. al-Nu’man ibn Tsabit atau Abu Hanifah adalah seorang ulama yang dikenal sangat andal dalam berdebat. Beliau pernah bergelut dengan ilmu kalam dan usuluddin dan berhasil mendebat kelompok-kelompok yang menyimpang hingga membuatnya menjadi tokoh intelektual yang tidak tertandingi. Suatu saat ketika menyaksikan anaknya berdebat, Abu Hanifah melarangnya. Sang anak pun berkata, “Dulu, kami melihat engkau suka berdebat, tapi mengapa engkau melarang kami melakukannya?”. Abu Hanifah menjawab, “Kami memang berdebat dan beradu argumentasi, seolah-olah ada burung di atas kepala kami. Kami berdebat dan berharap agar lawan debat kami tidak keliru. Tetapi, kalian berdebat sekaligus ingin menggelincirkan lawan dan ingin membuatnya keliru!”. Pesan Abu Hanifah ini penting menjadi reminder terhadap nafsu dialektis masa kini.   

Di medsos, terlepas dari bebasnya orang mengutarakan pendapat tanpa basis keilmuan yang jelas, berbagai kicauan dan ekspresi dapat menjadi “Bank Data” untuk memetakan emosi dan kecenderungan publik. Ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan strategis. Pentingnya Bank Informasi atau Pusat Penelitian dan Informasi ini telah disinggung oleh Yusuf Qardhawy dalam Awlawiyyat al-Harakat al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah dengan terjemahan Indonesia “Prioritas Gerakan Islam”.

Konon Hitler pernah mengatakan, “Siapa yang menguasai media, dia akan menguasai dunia”. Di era digital ini, medsos dapat menjadi trend setter persepsi, sehingga siapa yang dapat ‘mengendalikannya’ akan ‘berbicara’ banyak dalam membentuk mindset publik. Jika dulu Wright Mills, seorang profesor sosiologi Columbia University menyebut bahwa media adalah pencipta dunia palsu (pseudo world), maka apa yang dipublikasikan orang melalui berbagai medsos hari ini pun bisa jadi adalah ‘dunia palsu’. Ya, karena layar tetaplah layar yang tak cukup dimensi untuk ‘membahasakan’ tentang seseorang secara utuh dan apa adanya kepada komunikan. Meskipun demikian, medsos tetaplah menjadi aktor penting dalam ‘perang opini’, dan karena ‘cuitan liar’ di berbagai media sosial dapat membentuk persepsi dan opini publik, dalam waktu yang lama, seperti yang ditulis Mills dalam bukunya The Power Elit: in the long run, public opinion will not only be right, but public opinion will prevail. 

Allahu A’lam.

*Istri al-Aziz ini dikenal dengan nama Zulaikha, namun dalam Qhasas al-Anbiya disebutkan bahwa nama tersebut adalah laqab atau julukan, Ibnu Katsir mengutip Ibnu Ishaq bahwa nama istri Al-Aziz adalah Rael bintu Ramael, sementara riwayat lain menyebut Fika bintu Yanus.

Tinggalkan Balasan